Ternate — Aliansi Mei Bergerak (AMB) menggelar aksi unjuk rasa di Pasar Barito dan depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (4/5/2026), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional. Aksi ini melibatkan gabungan organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) yang menyuarakan berbagai persoalan lokal maupun nasional.
Koordinator aksi, Asrul M. Jen Duso, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam kebijakan penataan pasar di Kota Ternate, khususnya di Pasar Barito dan Pasar Inpres.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dan pendampingan terhadap para pedagang, kebijakan relokasi dinilai tidak tepat sasaran. Pedagang, terutama mama-mama penjual di lapak pondok, justru diarahkan ke kawasan permukiman di Lelilef, yang dianggap tidak mendukung aktivitas ekonomi mereka.
“Relokasi ini tidak mempertimbangkan kebutuhan utama pedagang. Lokasi baru jauh dari pusat keramaian sehingga berpotensi menurunkan pendapatan mereka,” ujarnya dalam orasi.
Selain itu, AMB juga menyoroti minimnya sosialisasi pemerintah terkait kebijakan tersebut yang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang larangan berjualan dan parkir di badan jalan. Mereka menilai pemerintah belum menyediakan fasilitas yang memadai sebelum relokasi dilakukan.
Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut adanya klasifikasi jenis dagangan guna menciptakan penataan pasar yang lebih tertib dan memudahkan akses bagi pembeli.
Persoalan kebersihan pasar turut menjadi perhatian. Meski pedagang telah membayar retribusi kebersihan sebesar Rp3.000, kondisi sampah di area pasar masih dinilai memprihatinkan. AMB mendesak dinas terkait untuk segera memindahkan lokasi tempat pembuangan sementara (TPS) yang saat ini berada di tengah pasar.
Dalam momentum Hari Buruh, AMB juga mengangkat isu perlindungan tenaga kerja.
Mereka mendesak perusahaan untuk lebih serius menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta memperkuat peran serikat buruh dalam memperjuangkan hak pekerja.
Sementara itu, pada sektor pendidikan, AMB mengkritisi kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai program tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Anggaran MBG seharusnya bisa dialihkan untuk beasiswa atau membantu pembiayaan sekolah swasta, yang saat ini masih banyak membutuhkan dukungan,” tegas Asrul.
AMB juga menyoroti keterlibatan aparat TNI/Polri dalam program tersebut yang dinilai tidak relevan dengan sektor pendidikan, sehingga perlu dievaluasi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera merespons berbagai tuntutan yang disampaikan, demi perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Penulis : Rahman Muhmud
