HALMAHERA SELATAN — Keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh minyak tanah bersubsidi di Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mencuat. Kondisi ini memicu desakan agar Pertamina segera mengevaluasi sistem distribusi energi bersubsidi ke wilayah kepulauan tersebut.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan, Yusri Dokumalao, SH, meminta Direktur Pertamina turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Cabang Pertamina Maluku Utara, candr adion Sidabariba.
Yusri bahkan mendesak Pertamina pusat mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot kepala cabang apabila hasil evaluasi membuktikan bahwa persoalan distribusi tersebut berkaitan dengan buruknya pengawasan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Direktur Pertamina jangan hanya menerima laporan dari meja. Turun langsung dan lihat kondisi masyarakat Obi Selatan. Kalau distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya, pimpinan harus bertanggung jawab,” tegas Yusri.
Warga Pertanyakan Distribusi Minyak Tanah
Kecamatan Obi Selatan terdiri dari delapan desa, yakni Wayaloar, Soligi, Mano, Loleo, Oci Maloleo, Gambaru, Fluk, dan Bobo. Berdasarkan keterangan masyarakat, jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai lebih dari 19 ribu jiwa.
Dengan jumlah penduduk tersebut, kebutuhan minyak tanah untuk rumah tangga tentu tidak sedikit. Namun masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah bersubsidi.
Yang menjadi sorotan, masyarakat menyebut pasokan minyak tanah yang masuk ke Obi Selatan berasal dari Ambon dan Kepulauan Seram, dengan jumlah sekitar 40 ton dan harga yang disebut mencapai sekitar Rp11.000 sampe 15.000 per liter.
Keterangan tersebut kini perlu dijawab secara terbuka oleh Pertamina. Jika pasokan dan harga tersebut memang terjadi, masyarakat berhak mengetahui mengapa distribusi minyak tanah bersubsidi ke Obi Selatan harus melalui jalur tersebut dan bagaimana pengawasan harga dilakukan.
Obi Selatan Pertanyakan Ketimpangan Pasokan
Masyarakat juga membandingkan kondisi Obi Selatan dengan sejumlah wilayah lain di Maluku Utara seperti Bacan, Gane, Kayoa dan Makian.
Menurut masyarakat, di sejumlah wilayah tersebut minyak tanah lebih mudah ditemukan dan pangkalan lebih banyak. Sementara di Obi Selatan, warga harus menghadapi keterbatasan pasokan dan harga yang dianggap memberatkan.
Perbedaan kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pemerataan distribusi BBM bersubsidi di Maluku Utara.
“Kenapa daerah lain bisa mendapatkan minyak tanah dengan lebih mudah, sedangkan masyarakat Obi Selatan harus kesulitan? Kami meminta Pertamina menjelaskan persoalan ini secara terbuka,” ujar Yusri.
Jangan Jadikan Wilayah Kepulauan Alasan
Yusri menegaskan persoalan geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak masyarakat memperoleh pelayanan energi bersubsidi.
Menurutnya, jika persoalan transportasi menjadi kendala, maka Pertamina bersama pemerintah seharusnya mencari solusi distribusi yang efektif, bukan membiarkan masyarakat terus menanggung beban.
Ia meminta Pertamina melakukan audit dan pengecekan terhadap seluruh rantai distribusi, mulai dari penetapan kuota, sumber pasokan, pengiriman, pangkalan, hingga harga yang dibayar masyarakat.
“Yang harus diperiksa bukan hanya stok di depot. Periksa sampai ke tingkat masyarakat. Berapa kuotanya, berapa yang dikirim, siapa yang menerima, berapa harga resminya, dan berapa yang dibayar warga,” kata Yusri.
Desakan Pencopotan Menguat
Menurut Yusri, tuntutan evaluasi terhadap Kepala Cabang Pertamina Maluku Utara merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap persoalan distribusi yang dinilai belum mendapatkan solusi.
Ia meminta Direktur Pertamina tidak menutup mata terhadap keluhan warga.
“Kalau setelah dievaluasi memang ada kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab, Pertamina harus berani mengambil keputusan. Jabatan adalah amanah dan harus diukur dari pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat Ancam Gelar Aksi di Babang dan Ternate
Kekecewaan masyarakat Obi Selatan bahkan mulai mengarah pada rencana aksi demonstrasi.
Masyarakat menyatakan siap mendatangi kantor Pertamina Babang dan Ternate untuk menyampaikan tuntutan apabila persoalan minyak tanah bersubsidi tidak segera mendapatkan penyelesaian.
Aksi tersebut diharapkan menjadi tekanan agar Pertamina membuka persoalan distribusi secara transparan sekaligus memberikan kepastian mengenai ketersediaan minyak tanah bagi masyarakat Obi Selatan.
Yusri memastikan GMNI Halmahera Selatan akan mengawal persoalan tersebut.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat baru didengar setelah turun ke jalan. Pertamina harus mengambil langkah sebelum persoalan ini semakin besar,” ujarnya.
Kini masyarakat menunggu jawaban Pertamina: berapa sebenarnya kuota minyak tanah Obi Selatan, dari mana pasokannya, bagaimana distribusinya, dan mengapa warga masih mengeluhkan kelangkaan serta harga yang tinggi?
Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak muncul dugaan adanya persoalan dalam rantai distribusi minyak tanah bersubsidi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pertamina Maluku Utara, termasuk Sandradion Sidabariba, belum memberikan keterangan resmi terkait desakan tersebut. Upaya konfirmasi dan permintaan hak jawab masih dilakukan.
